Selamat Datang di Blog Sofian Memandang

Rabu, 06 Maret 2013

Urgensi Undang-Undang Kepresidenan


Membahas tentang urgensi terhadap undang-undang kepresidenan mengingatkan saya bersama dengan teman kelompok saya yang berhasil menjadi Finalis pada Kompetisi Legislative Drafting Padjajaran Law Fair 2012.

Sedikit berbagi wacana dari kelompok kami terhadap urgensi terhadap Undang-Undang Kepresidenan pada postingan berikut ini.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini termaktub dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu pada pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang merupakan  mandataris Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam artian bahwa lembaga-lembaga negara tersebut memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Beberapa diantara lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Komisi Yudisial.

Kedaulatan rakyat mengandung esensi bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan  rakyat. Implikasi dari paham kedaulatan rakyat terlihat dalam keterlibatan rakyat yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui pemilihan umum.

Kepresidenan sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan yang besar, hal ini dapat dilihat dalam konstitusi bahwa kekuasaan kepresidenan tidak hanya menyangkut bidang eksekutif tetapi juga menyangkut bidang lainnya seperti yang diungkapkan oleh C.F.Stong, yang meliputi:

  1. Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri. (Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
  2. Kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara. (Pasal 4 ayat (1),  pasal 5 ayat (2), dan  pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
  3. Kekusaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang. (Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
  4. Kekusaan yudikatif, yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal. (Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945);
  5. Kekusaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi undang-undang. (Pasal 5 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Kekuasaan kepresidenan yang besar ini dipengaruhi sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintaahan (head of goverment) sekaligus sebagai kepala negara (head of state).[1] Kekuasaan yang besar cenderung disalahgunakan hal ini sesuai dengan pemikiran Lord Acton, yaitu “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” artinya bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan[2].

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pernah terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada orde lama dan orde baru. Pada orde lama, Presiden Soekarno pernah diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan kepada TAP MPRS No.III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.[3] Pada orde baru, penyelenggaraan pemerintahan yang dijabat oleh Presiden Soeharto selama kurang lebih tiga puluh tahun mengindikasikan bahwa telah terjadi sistem otoriter yang pada dasarnya bertentangan dengan sistem negara demokrasi Indonesia. Pada orde reformasi, tindakan  Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan tindakan yang bertentangan dengan sistem presidensial, sebab dalam sistem presidensial kedudukan eksekutif tidak dapat menjatuhkan legislatif.

Persoalan-persoalan lain yang menyangkut tentang kepresidenan saat ini dapat dilihat dari belum adanya mekanisme pertanggungjawaban presiden sebagai penyelenggara negara, hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Idealnya dalam sistem demokrasi setiap kekuasaan yang berasal dari rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tersebut.

Selain itu, dalam penyelenggaran pemerintahan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemeintahan perlu dipisahkan secara tegas dalam suatu aturan yang baku. Sehingga dapat diketahui tindakan kepresidenan dibidang kenegaraan dan juga dibidang pemerintahan.

Dalam Pasal di 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945 dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dari kedua redaksi pasal ini secara sekilas, dapat disimpulkan bahwa wakil presiden dan menteri-menteri negara mempunyai kapasitas sebagai pembantu presiden. Namun, yang menjadi permasalahan sekarang adalah membedakan kapasitas wakil presiden dan menteri negara sebagai pembantu presiden.Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oleh jarena itu, maka menteri negara bertanggung jawab kepada presiden. Lain halnya dengan wakil presiden, jika ditinjau dalam  pasal 6A ayat (2) dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan  secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, wakil presiden sebagai pembantu presiden tidak bertanggung jawab kepada menteri negara sebagaimana halnya  menteri. Wakil presiden sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Sama halnya dengan presiden, wakil presiden juga merupakan atasan menteri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, wakil presiden dan menteri negara sebgai pembantu presiden merupakan dua hal yang berbeda secara prinsipil. Oleh karena itu agar jangan sampai terjadi hubungan yang tidak harmonis antar presiden dan wakil presiden maka perlu dilakukan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan wakil presiden sebagai pembantu presiden.

Kepresidenan merupakan salah satu organ vital dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang merupakan suatu kesatuan sistem dengan organ negara lainnya. Hal ini dapat dianalogikan dengan sistem organ tubuh manusia, ketika salah satu organ tubuh terganggu, maka organ tubuh yang lain juga akan terganggu, apalagi jika organ yang terganggu tersebut adalah organ yang sangat vital yang dapat berdampak kepada kelumpuhan sistem organ tersebut. Sama halnya dengan  kepresidenan merupakan satu kesatuan sistem  dalam upaya penyelenggaraan negara dengan lembaga negara lainnya. Ketika kepresidenan tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka akan mempengaruhi kinerja organ negara lainnya. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kepresidenan tidak terlepas dari sejumlah hak dan kewajiban serta adanya larangan untuk menghindari terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan.

Adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Kepresidenan. Baik itu pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya Rancangan Undang-Undang yang mengatur Kepresidenan sudah disiapkan lewat Program Legislasi Nasional DPR, sejak tahun 1999. Saat itu, pemerintahan Presiden B.J. Habibie menyebutnya Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Tetapi tampaknya hal itu tidak membuahkan hasil. Setelah itu, pada saat Abdurrahman Wahid berkuasa, geliat untuk membuat Rancangan Undang-Undang Kepresidenan juga pernah ada tetapi kemudian redup kembali. Dan desakan untuk membuat Rancangan Undang-Undang Kepresidenan kembali muncul menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, dimana rakyat akan secara langsung memilih presiden. Namun hal tersebut juga tidak terealisasi.
Berdasarkan berbagai problema yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia, maka disinilah letak urgensi mendesak adanya suatu peraturan yang menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang memuat subtansi tentang kepresidenan secara komprehensif dengan demikian berlakulah asas peraturan perundang-undangan yang lebih kini mngenyampingkan peraturan perundang-undangan terdahulu. 

Identifikasi Masalah 
Besarnya kekuasaan presiden yang ada di Indonesia harus didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga dapat menjembatani kepentingan antara pembuat kebijakan, perancang peraturan perundang­undangan, dan pemangku kepentingan serta termasuk pula di dalamnya adalah masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya Undang­Undang tentang Kepresidenan, maka dalam hal ini perlukan dikemukakan identifikasi masalah untuk mempermudah pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum yang mengakomodir seluruh regulasi yang berkaitan dengan Kepresidenan dalam suatu wadah sistem hukum nasional yang mencerminkan cita hukum (rechtsidee) yang tergambar dalam suatu undang-undang, yaitu sebagai berikut:
  1. Masyarakat kurang mengenal dan mengetahui Kepresidenan yang mereka pilih secara langsung melalui pemilihan presiden karena pengaturan terhadap Kepresidenan menyebar di berbagai macam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang khusus terhadap Kepresisenan;
  2. Dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Perbedaan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam pandangan bila presiden bertindak sebagai kepala negara dan bila presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan oleh para akademisi maupun masyarakat. Oleh karena masih memungkinkan menimbulkan berbagai penafsiran, maka kedudukan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan perlu ditegaskan dalam undang-undang ini;
  3. Luasnya cakupan kekuasaan Kepresidenan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya, telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat ini masih diwarnai pendapat pro dan kontra seputar penggunaannya. Hal ini disebabkan besarnya kekuasaan presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme  pertanggungjawaban yang jelas. Padahal hal-hal tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan suatu pengaturan akan hal tersebut di dalam undang-undang ini sebagai suatu kontrol;
  4. Status Presiden yang sangat vital sebagai penyelenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara presiden dengan lembaga negara lainnya. Dalam hal ini perlu dipertegas bagaimana mekanisme hubungan presiden dengan lembaga negara lainnya, baik bertujuan untuk mencari solusi maupun strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi persoalanpersoalan disharmonis dalam hubungan antar lembaga negara tersebut;
  5. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara bersama-sama disebut sebagai Kepresidenan Indonesia. Namun sejak Indonesia merdeka, fungsi, tugas, dan wewenang wakil presiden tidak pernah benar-benar tegas dan jelas. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya disebutkan bahwa seorang wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Dan pada kenyataannya, fungsi, tugas, dan wewenang wakil presiden sangat tergantung pada keinginan presiden dan kinerja wakil presiden tergantung pada kemampuan dan kemauan pribadi yang bersangkutan. Bukan karena aturan yang baku dan jelas; 
  6. Kejelasan hak, kewajiban maupun larangan terhadap Kepresidenan sangat penting demi terjaminnya presiden dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya desakan ataupun tekanan politik yang mengganggunya. Serta presiden juga mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban maupun larangan yang dilimpahkan kepadanya. Untuk itulah, Undang-Undang tentang Kepresidenan ini sangat dibutuhkan. 
 ...........
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Itulah sedikit ringkasan dari Naskah Akademik yang kami susun. (Naskah Asli 199 Halaman) 



[1]Jimy Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tatanegara  Indonesia, Buana Ilmu Populer, Jakarta,  2008, hlm 311.
[2]Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , 2011, Jakarta, Rajawali Pers,  hlm. 6.
[3] Presiden Seumur Hidup, (http//id.wikipedia.org/wiki/presiden_seumur_hidup.) diakses pada 5 pebruari 2012.

Rabu, 29 Agustus 2012

Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Oleh: Sofian Siregar

  BAB I PENDAHULUAN

 Latar Belakang
 Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah harus cermat menentukan policy yang akan di ambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja dalam negeri.

 Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI.

 Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusaahan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

  BAB II PERMASALAHAN

 1.Bagaimana pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia?
2.Bagaimana implementasi peraturan tenaga kerja asing tersebut di Indonesia?

  BAB III PEMBAHASAN

 1.PENGATURAN NASIONAL MENGENAI TENAGA KERJA ASING
a.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

 Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tingal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Idnonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan asas ius soli atau ius sanguinis).

 Pada prinsipnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah mewajibkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 2). Ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadop skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara slektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

 b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

 UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh UUK antara lain :
1)Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu (Pasal 42 ayat (5);
2)Keputusan Menteri tentang Tata Cata Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4));
3)Keputusan Menteri tentang Jabatan dan Standar Kompetensi (Pasal 44 ayat (2));
4)Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang di Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2));
5)Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi (Pasal 47 ayat (3)).
6)Peraturan Pemerintah tentang Besarnya Kompensasi dan Penggunaannya (Pasal 47 ayat (4)).
7)Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Pasal 49).

 Sejak UUK diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, telah dilahirkan beberapa peraturan pelaksana undang-undang tersebut, antara lain :
1)Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223/MEN/2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
2)Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Asing.
3)Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

 Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing ditetapkan dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

 Terhadap setiap pengajuan/rencana penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indoesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih professional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing. Oleh karenanya UUK, membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Terhadap tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.

 Jabatan-jabatan yang dilarang (closed list) ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetansi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk Keputusan Menteri. Namun dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK. 

Kahadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara dimana adanya pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan . Besanya dana kompensasi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebesar US$15, sedangkan kompensasi untuk tenaga kerja asing di Indonesia sebesar US$100 . Dalam rangka pelaksanaan Transfer of Knowledge dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, kepada pemberi kerja diwajibkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping (Pasal 49 UUK). Mengenai hal ini diatur dengan Keputusan Presiden yang sampai saat ini belum ditetapkan.

 c.Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

 Peraturan Menteri ini dikelurakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK ini yakni : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.34/MEN/III/2006 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Jabatan Direksi atau Komisaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 44).

1)Tata Cara Permohonan Pengesahan RPTKA

 Selain harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 menyebutkan bahwa “pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA” yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi alasan penggunaan TKA dengan melampirkan :
1.formulir RPTKA yang sudah dilengkapi;
2.surat ijin usaha dari instansi yang berwenang;
3.akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
5.bagan struktur organisasi perusahaan;
6.surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;
7.copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; dan rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan.

 Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :
 1.Identitas pemberi kerja TKA;
2.Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan;
3.Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan;
4.Jumlah TKA;
5.Lokasi kerja TKA;
6.Jangka waktu penggunaan TKA;
7.Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan; dan
8.Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

 2)Pengesahan RPTKA

 Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan RPTKA telah sesuai prosedur yang ditetapkan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA. Penerbitan keputusan pengesahan RPTKA dilakukan oleh Dirjen untuk permohonan penggunaan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih; serta Direktur untuk permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 (lima puluh) orang. Keputusan pengesahan RPTKA ini memuat :
1.Alasan penggunaan TKA;
2.Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
3.Besarnya upah TKA;
4.Jumlah TKA;
5.Lokasi kerja TKA;
6.Jangka waktu penggunaan TKA;
7.Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai pendamping TKA; dan
8.Jumlah TKI yang dipekerjakan.

 3)Perubahan RPTKA

 Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA. Perubahan RPTKA tersebut meliputi :
1.penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA;
2.perubahan jabatan; dan/atau
3.perubahan lokasi kerja.

 4)Persyaratan TKA

 Bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan yakni: memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya; bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.

 5)Perijinan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh Direktur Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja tenaga kerja asing , dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-01) dengan melampirkan (Pasal 23) :
 1.Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA;
2.Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
3.Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
4.Copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;
5.Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; dan
6.Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

 Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan (Pasal 24):
1.copy draft perjanjian kerja;
2.bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
3.copy polis asuransi;
4.copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan
5.foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar .

 6)Perpanjangan IMTA

 Mengenai perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. IMTA dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, bila masa berlaku IMTA belum berakhir. Oleh karena itu permohonan perpanjangan IMTA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Permohonan perpanjangan IMTA dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
 1.Copy IMTA yang masih berlaku;
2.Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
3.Copy polis asuransi;
4.Pelatihan kepada TKI pendamping;
5.Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
6.Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

 Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh :
1.Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah propinsi;
2.Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
3.Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota;

 7)IMTA Untuk Pekerjaan Darurat

 Pekerjaan yang bersifat darurat atau pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, yang mana jenis pekerjaan mendesak itu ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan. Permohonan pengajuan IMTA yang bersifat mendesak ini disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan :
1.Rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang;
2.Copy polis asuransi;
3.Fotocopy paspor TKA yang bersangkutan;
4.Pasfoto TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5.Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri; dan
6.Bukti ijin keimigrasian yang masih berlaku.

 8)IMTA Untuk Kawasan Ekonomi Khusus

 Untuk memperoleh IMTA bagi TKA yang bekerja di kawasan ekonomi khusus, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk di kawasan ekonomi khusus. Tata cara memperoleh IMTA di kawasan ekonomi khusus mengikuti ketentuan dalam poin 5 (lima). 9)IMTA Untuk Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan:
1.Copy RPTKA yang masih berlaku;
2.Copy izin tinggal tetap yang masih berlaku;
3.Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
4.Copy ijasah atau pengalaman kerja;
5.Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
6.Copy polis asuransi; dan
7.Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

 10)IMTA Untuk Pemandu Nyanyi/Karaoke

 Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke wajib memiliki ijin tertulis dari Direktur. Jangka waktu penggunaan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Untuk menjapatkan ijin pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan :
1.Copy ijin tempat usaha yang memiliki fasilitas karaoke;
2.RPTKA yang telas disahkan oleh direktur;
3.Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
4.Copy polis asuransi; dan
5.Perjanjian kerja TKA dengan pemberi kerja.

 11)Alih Status

 Pemberi kerja TKA instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional lainnya harus mengajukan permohonan rekomendasi alih status kepada Direktur. Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP yang digunakan sebagai dasar perubahan IMTA atau penerbitan IMTA baru.

 12)Perubahan Nama Pemberi Kerja

 Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, pemberi kerja harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah RPTKA disetujui, Direktur Penyediaan dan penggunaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP sebagai dasar perubahan IMTA, dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan dengan melampirkan :
1.Copy RPTKA yang masih berlaku;
2.Copy KITAS/KITAP yang masih berlaku;
3.Copy IMTA yang masih berlaku;
4.Copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

 13) Perubahan lokasi Kerja

 Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.

 14) Pelaporan

 Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen. Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen. 

15)Pengawasan

 Pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 16)Pencabutan Ijin

Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang mencabut IMTA.

 2.IMPLEMENTASI

 Sejak amandemen UUD 1945, asas otonomi daerah mendapatkan posisinya dalam Pasal 18 tentang pemerintah daerah dan dikembangkannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lima hal pokok yang menjadi kewenangan Pusat Menyusul diberlakukannya otonomi daerah ini adalah luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, kehakiman, dan fiskal. Masalah ketenagakerjaan pun menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dengan menempatkannya dalam struktur organisasi dan tata kerja dalam struktur “dinas”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengajuan mempergunakan tenaga kerja asing untuk pertama kalinya diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh Direktur atau Gubernur/Walikota. Kondisi ini telah melahirkan masalah baru di daerah. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Batam, Sebelum diberlakukannya UUK, Pemerintah Daerah melalui seksi penempatan kerja dan tenaga kerja asing memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemberian izin tenaga kerja asing di Kota Batam. Akan tetapi setelah diberlakukannya UUK, tugas dan kewenangan seksi tereliminir. Para pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing pun harus menyeberang pulau menenuju Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Tentu saja dengan mekanisme baru ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apa lagi birokrasi di Kementerian kita masih dinilai negatif; urusan yang mudah justru dipersulit. Kerumitan yang dipandang oleh para pengusaha yang akan meminta izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini menjadi sorotan terutama bagi kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan khususnya pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor B.388/MEN/TKDN/VI/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang telah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. SK ini pun mendapat tanggapan keras dari kalangan pengusaha di Batam untuk dapat meninjau kembali tentang pengesahan RPTKA. Keberatan lain yang menjadi point penting adalah biaya yang cukup besar untuk mengurus pengajuan dan izin penggunaan tenaga kerja asing. Pengurusan izin penempatan tenaga kerja asing juga muncul sehubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) karena di dalam kaitannya dengan dana kompensasi di Provinsi Jawa Timur terdapat sedikitnya 1400 tenaga kerja asing yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Kerja Perpanjangan Sementara dan Mendesak Bagi tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; yang substansinya memberikan pembebanan kepada pengguna tenaga kerja asing di Jawa Timur untuk membayar dana kompensasi kepada pemerintah daerah provinsi dan hasil dana kompensasi tersebut dibagi secara proporsional kepada setiap Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

 Contoh lain terdapat di Kabupaten Bekasi yang sebagian ruang wilayah diperuntukkan bagi kawasan industri, maka dengan didirikannya berbagai perusahaan industri, dampaknya terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri di wilayah Bekasi. Di Kabupaten Bekasi sedikitnya terdapat 1500 tenaga kerja asing, dari jumlah tersebut sebagian besar tenaga kerja asing tersebut berasal dari Korea dan Jepang . Terkait TKA di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing, salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan kewajiban sertiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menyetor uang sebesar US$100 per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara ekonomis ketentuan tersebut menghasilkan dana untuk pemerintah Kabupaten, karena dimasukkan ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dan secara tidak langsung Mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pengawasan tidak langsung, karena setiap bulan akan diketahui berapa jumlah tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang Disetor setiap bulan dari para pengusaha kawasan industri di Kabupaten bekasi ke Kas Pemda Bekasi.

 Namun demikian menurut Pemda Bekasi keberadaan tenaga kerja asing di Bekasi belum memberikan keuntungan bagi pembangunan di wilayahnya, Salah satu alasannya pemasukan pajak tenaga kerja asing sebesar Rp 23 milyar wajib disetor ke Pemerintah Pusat, karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2005 dana tersebut merupakan pendapatan non pajak dan hak pemerintah pusat. BPK mengatakan dana tersebut bersumber dari dana pengembangan ketrampilan kerja (DPKK), padahal dana tersebut merupakan uang hasil pungutan dari seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Bekasi. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mempertimbangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Dalam undang-undang tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah, hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan pungutan terhadap tenaga kerja asing sebagai pendapatan non pajak Kementerian Keuangan menyatakan pungutan tersebut harus di setor kepada Pemerintah Pusat.

 Dengan demikian terjadi perbedaan pemahaman antara Pusat dan Daerah soal tenaga kerja asing yang dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut tidak perlu terjadi karena dengan tuntutan instansi/lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan otonomi di daerahnya, dalam rangka ketenagakerjaan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Pada Lampairan Keputusan Mendagri, khususnya Pada Bidang Ketenagakerjaan angka romawi I huruf A: Penempatan dan pendayagunaan, angka 7 : Perizinan dan Pengawasan, perpanjangan izin penggunaan tenaga Kerja asing, disebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota adalah :
1.Penelitian pelengkapan persyaratan perizinan (IKTA);
2.Analisis jabatan yang akan diisi oleh tenaga kerja asing
3.Pengecekan kesesuaian jabatan dengan Positif List tenbaga kerja asing yang akan dikeluarkan oleh DEPNAKER;
4.Pemberian perpanjangan izin (Perpanjangan IMTA);
5.Pemantauan pelaksanaan kerja tenaga kerja asing; dan
6.Pemberian rekomendasi IMTA.

 Terkait permohonan IKTA dalam rangka penenaman modal asing, didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor KEP-105/MEN/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja Bagi tenaga Kerja Asing yang akan bekerja dalam rangka Koordinasi penanaman modal, diatur bahwa IKTA dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun berdasarkan Kepmenaker Nomor KEP-03/MEN/1990 bahwa permohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon yang merupakan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, disampaikan kepada Ketua BKPM (Pasal 9 ayat 2). Kemudian Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA dengan tembusan disampaikan kepada instansi teknis (Pasal 10 ayat 2 dan 3).

 Selanjutnya pengaturan secara teknis tentang tata cara permohonan penyelesaian IKTA bagi perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Kepmenaker Nomor KEP-416/MEN/1990 (Pasal 21). Namun berdasarkan Kepmenaker Nomor KEP-169/MEN/2000 tentang Pencabutan Kepmenaker Nomor KEP-105/MEN/1977 Tentang pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja bagi Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja dalam rangka Koordinasi Penanaman Modal dan Kepmenaker Nomor KEP-105/MEN/1985 tentang Penunjukan Ketua BKPM untuk mensahkan (RPTKA) dalam rangka penanaman modal, mencabut wewenang pemberian izin kerja (IKTA) oleh Ketua BKPM dalam rangka penanaman modal (sejak tanggal 1 Juli 2000). Selanjutnya pemberian IKTA dilaksanakan oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  BAB IV PENUTUP

 Kesimpulan

 Berdasarkan uraian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak diatur lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja asing, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam UUK yang baru tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing dimuat pada Bab VIII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Namun demikian untuk dapat melaksanakan undang-undang yang baru masih banyak kendala terutama dalam menggalakkan investasi karena sejumlah peraturan yang melengkapi kelancaran program penggunaan tenaga kerja asing belum siap, sejauh ini baru Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sudah ada disamping 3 Permenaker yang lain untuk mengisi kekosongan hukum dengan belum terbitnya peraturan-peraturan yang diperlukan maka peraturan yang lama sementara masih diberlakukan.

2.Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin tinggal terbatas (KITAS) yang terlebih dahulu harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan untuk dikeluarkan izinnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

 3.Tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah/swasta hendaknya benar-benar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat membatu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur menajerial maupun profesionalnya harus mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.

 Saran

a.Pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap penerimaan tenaga kerja asing yaitu sebatas tenaga ali saja tidak termasuk buruh.

b.Prosedur yang telah dibuat jangan sampai membingungkan tenaga kerja asing.

  Daftar Pustaka

 Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 •Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
•Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
•Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
•Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HT.04.02 Tahun 1997 Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh Kantor Konsultan Hukum Indonesia
 •Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi Nomor 223 Tahun 2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
•Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.09-Pr.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI 

Website;
•http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis
•Kompas.com, Dilema Indonesia dalam ACFTA, diakses tanggal 9 Jan 2012
•http://www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 8 Jan 2012.

Kamis, 15 Desember 2011

Parliamentary Threshold pada Pemilu Legislatif di Indonesia

Oleh: Sofian Siregar


Gambaran Umum

Parliamentary Threshold adalah ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR. Parliamentary Threshold merupakan salah satu pola penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan. Untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional. Filosofis idealnya adalah dengan pembatasan parpol, maka visi, misi, dan program yang diusung parpol akan semakin jelas, transparan, dan dapat diterjemahkan secara nyata sehingga bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, dengan jumlah partai terbatas, idealnya 5-7 parpol, rakyat akan lebih mudah mengenal parpol, sehingga rakyat tak dibuat bingung saat menentukan pilihannya. Hal lain terkait dengan penyederhanaan parpol adalah melalui ujian mengikuti pemilu. Artinya, jika dalam pemilu suatu parpol mendapatkan suara yang signifikan (sesuai dengan aturan UU Pemilu), maka parpol tersebut memang layak untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum.
Parliamentary Threshold diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan ketentuan ini, Parpol yang tak beroleh suara minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus. Kemudian, Pasal 202 ayat (2) UU No 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa konsep parliamentary threshold tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Sebagai suatu konsep yang baru dalam pemilihan umum anggota DPR, parliamentary threshold menuai banyak pro dan kontra. Pihak yang pro menyatakan bahwa konsep ini merupakan konsep yang bagus untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai di Indonesia yang dianggap tidak cocok bila disandingkan bersama. Scott Mainwaring yang melakukan studi perbandingan politik negara-negara berkembang tentang hubungan presidensialisme, multipartai dan demokrasi pada tahun 1993 juga menyatakan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Kombinasi kedua sistem ini mengakibatkan sulitnya membangun koalisi antarpartai politik dan hal ini tentu saja dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Sedangkan pihak yang kontra melihat aturan parliamentary threshold tidak adil bagi partai politik baru dan hanya menguntungkan partai politik besar. Hal ini bisa dilihat menjelang pemilihan umum tahun 2009 dimana koalisi 10 partai politik peserta pemilu mengajukan uji materi Pasal 202 ayat (1) UU No 10 Tahun 2008 kepada Mahkamah Konstitusi.
Mainwaring mengatakan bahwa akan ada problem manakala sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan ”jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif- legislatif. Karena itu, sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwipartai. Dengan menggunakan sistem ini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin.
Dampak multipartai di Indonesia dapat kita rasakan bersama, yaitu sulitnya Presiden untuk membuat “Decision Making” berkaitan dengan masalah kehidupan berbangsa dan negara yang strategis meliputi aspek; politik, ekonomi, diplomasi dan militer. Bila kita mengamati secara fokus hubungan antara eksekutif dan legislatif, Presiden mengalamai resistansi karena peran legislatif lebih dominan dalam sistem multipartai. Sebenarnya posisi Presiden RI sangat kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilh oleh DPR. Tetapi dalam hal penerbitan dan pengesahan perundang-undangan presiden perlu dukungan DPR. DPR yang merupakan lembaga negara, justru menjadi resistansi dalam sistem pemerintahan kita, karena mereka bisa dengan kepentingan primordial masing-masing.


Batasan Permasalahan

Penerapan Parliamentary Threshold dalam pemilihan umum anggota DPR RI dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.


Kajian Permasalahan

Wacana penyederhanaan partai politik semakin mengemuka terutama ketika membahas Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Secara teoritis, dalam sistem Presidensiil yang dianut oleh Indonesia, lebih cocok disandingkan dengan sistem multi-partai yang sederhana. Sedangkan sistem multipartai yang digunakan Indonesia selama ini lebih cocok untuk digunakan dalam sistem parlementer. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk membatasi jumlah partai yang politik yang duduk di parlemen, antara lain melalui Electoral Threshold atau melalui Parliamentary Threshold seperti yang dianut oleh Jerman.
Parliamentary Threshold di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2009, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut menjelaskan ketentuan yang berlaku dalam pasal 202, yaitu :
(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Dengan begitu walaupun suatu partai politik mencapai perolehan suara mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di suatu daerah “A” namun dikarenakan secara nasional perolehan suara partai politik tersebut tidak mencapai 2,5%, maka dengan sendirinya tidak diikutsertakan dalam pembagian kursi. Buktinya dari 38 partai peserta pemilu hanya 9 yang memiliki wakilnya di parlemen.
Tentunya kita bertanya kemana suara parpol yang tidak sampai memperoleh ambang batas 2,5% tersebut? Konsekuensi dari pemberlakuan undang-undang tersebut, suara parpol otomatis hilang/ hangus, sehingga kemudian suara tersebut tidak ikut dihitung, hanya parpol yang mencapai 2,5% suara sah nasional atau lebih saja yang diikutsertakan dalam perolehan kursi. Namun ketentuan Parliamentary Threshold tidak berlaku bagi pembagian kursi di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
Disinilah letak titik lemah ketentuan tersebut diatas, karena suara rakyat pemilih parpol yang tak lolos Parliamentary Threshold (berkisar 18% lebih) cenderung tidak dipertimbangkan sama sekali, pertimbangan seseorang untuk memilih parpol tertentu pada dasarnya dikarenakan kesesuaian antara platform partai yang diperjuangkan dan ini mencederai hak asasi pemilih yang diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi para penyusun undang-undang ini, mungkin ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi lawan di parlemen, sehingga daya saing mereka meningkat. Dengan semakin banyaknya partai dibandingkan pemilu 2004 yang lalu, karena tidak semua partai dapat masuk ke DPR.
Sehingga ketentuan Parliamentary Threshold ini menimbulkan persoalan bagi sebagian kalangan, utamanya partai kecil, yang tidak mendulang banyak massa. Kekhawatiran muncul karena tipisnya harapan untuk duduk di DPR dan ikut menjadi penentu kebijakan nasional. Sementara keikutsertaan dalam pemerintahan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kekhawatiran lain juga muncul karena hanya partai besar saja yang dipastikan akan memperoleh kursi di DPR sehingga hanya kepentingan partai besar yang akan terpenuhi. Sementara partai kecil mengklaim bahwa mereka membawa kepentingan rakyat kecil yang selama ini gagal diperjuangkan oleh partai besar lainnya. Hal paling ekstrim yang dikhawatirkan sebagian kalangan adalah ketakutan bahwa dengan Parliamentary Threshold ini akan membawa Indonesia kembali pada era Orde Baru dimana parlemen dikuasai oleh partai besar dan dekat dengan kekuasaan.
Ismail Sunny dalam bukunya Demokrasi Menurut Pancasila menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum (general election) atau pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu :
1. sanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. untuk melaksauntuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. untuk melaknakan prinsip hak-hak asasi warga.
Dalam hal ini ketentuan Parliamentary Threshold (PT) tidak lebih baik dari Electoral Threshold (ambang batas perolehan kursi suatu parpol agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya), karena pemberlakuan PT lebih mengebiri prinsip-prinsip hak asasi warga. Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa PT kurang baik dan inkonsisten. Namun meskipu12/10/11 1:10 AMn tidak baik karena itu bukan bidang MK, maka MK tidak boleh membatalkan.
Karena adanya kekhawatiran tersebut, maka ketentuan Parliamentary Threshold ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk di uji dengan undang-undang dasar 1945.
Pemohon perkara tersebut adalah partai-partai politik peserta Pemilu 2009, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot (PP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), dan Partai Merdeka, serta calon anggota DPR peserta Pemilu 2009 dan anggota Parpol peserta Pemilu 2009.
Mereka menganggap Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) yang terkait dengan pemberlakuan Parliamentary Threshold tidak konstitusional.
Di antara ketiga kelompok Pemohon tersebut, MK menyatakan bahwa hanya anggota Parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon, karena tidak menunjukkan bukti kartu keanggotaan partai politiknya.
Terkait dengan pokok permohonan, MK berpendapat lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi partai politik baik berbentuk electoral threshold (ET) maupun Parlimentary Threshold. “Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi,” ucap Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar membacakan pertimbangan putusan.
Mengenai berapa besarnya angka ambang batas, menurut MK, adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh MK selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Hal ini tertuang dalam sidang pengucapan putusan perkara 3/PUU-VII/2009.


Simpulan

Pelaksanaan Parliamentary Threshold pada pemilu legislatif di suatu negara tidak berkaitan langsung dengan bentuk negaranya. Setiap negara bebas memilih bagaimana konsepsi demokrasi itu dilaksanakan. Letak utama dari pelaksanaan demokrasi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat di suatu bangsa. Sehingga, refleksi dari demokrasi tidak menuntut suatu negara harus menerapkan suatu pemilu yang baku, melainkan sesuai dengan nilai-nilai ketatanegaraan pada negaranya.
Letak dasar adanya parliamentary threshold adalah untuk mengefektifitaskan representasi suara rakyat di parlemen, bukan membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Suara yang tidak terwakili, bukan berarti membuat rakyat kehilangan kedaulatannya di parlemen. Rakyat Indonesia baik yang pilihannya duduk di DPR maupun tidak, tetap dalam lajur demokrasi karena setiap anggota DPR yang dipilih harus mengesampingkan kepentingan golongan atau partainya, dan mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Scott Mainwaring menyatakan sistem presidensial sebenarnya tidak tepat diterapkan di negara yang multipartai. Hal ini disebabkan di dalam sebuah sistem presidensial dan multipartai, membangun koalisi partai politik adalah hal yang umum terjadi. Koalisi partai politik terjadi karena untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu yang sangat sulit. Namun masalahnya adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem presidensial tidak bersifat mengikat dan permanen. Tidak adanya jaminan bahwa koalisi terikat untuk mendukung pemerintah sampai dengan berakhirnya masa kerja presiden. Hal ini memperlihatkan partai politik tidak mempunyai ideologi dalam koalisi. Mereka berkoalisi sesuai dengan isu yang ada dalam pemerintahan. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Hal ini bisa terjadi bila ada konflik antara eksekutif dengan legislatif yang menyebabkan deadlock.
Pemilu tahun 2009 dengan adanya parliamentary threshold sebesar 2.5%, dari 38 partai yang mengikuti pemilu terdapat 9 partai yang memiliki perwakilan di dalam DPR. Suara yang tidak terwakili dalam DPR pada pemilu 2009 mencapai 18.30%. Akan tetapi, tidak bisa menyebutkan bahwa 18.30% ini tidak terwakili di dalam DPR sebagaimana telah disebutkan tadi wakil yang telah duduk di DPR tidak hanya mewakili pemilihnya saja tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Penerapan aturan ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia karena esensi utamanya adalah adanya wakil yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, sistem multipartai yang ada di Indonesia sebaiknya disederhanakan. Salah satu caranya dengan parliamentary threshold ini. Adanya parliamentary threshold menjadi salah satu sarana untuk menyederhanakan partai dan ketentuannya bebas bagi suatu negara untuk menentukan batas dari parliamentary threshold. Sebagai contoh negara Israel yang menetapkan 2% dengan suara yang tidak terepresentasi di parlemen 3.05%, Jerman dengan parliamentary threshold sebesar 5% memiliki memiliki suara yang tidak terepresentasi di parlemen sebesar 6%. Negara Turki yang memiliki batas parliamentary threshold sebesar 10% memiliki suara yang tidak terepresentasi dalam parlemen sebesar 10% tidak menjawab ketakutan adanya suara yang tidak terwakili. Indonesia dengan parliamentary threshold 2,5%, masih memungkinkan dan tidak bertentangan dengan konstitusi hanya saja masih perlu dikaji atas dasar pertimbangan yang kuat termasuk diantaranya kesiapan dari partai yang ada.



Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Risalah Sidang MK Perkara No 3/PUU-VII/2009 Perihal UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945


Referensi:

• www.modusaceh.com focus: Parliamentary Threshold dan Multipartai Sederhana. Diakses pada tanggal 8 Desember 2011.
• MK Tak Bisa Batalkan PT, dalam http://www.inilah.com diakses tanggal 9 Desember 2011
• Pemilu 2009 yang Memerdekakan, dalam http://www. beritaIndonesia.com diakses tanggal 13 Mei 2009
• www.mahkamah kontitusi.go.id, ejurnal_Jurnal Konstitusi USU Vol 1 no 1.pdf, diunduh pada Jumat 9 Desember 2011 pukul 19.07 wib
• www.pemiluindonesia.com/kamus, pengertian Parliamentary Threshold. Diakses pada tanggal 9 Desember 2011

Jumat, 16 September 2011

Liger at Pematangsiantar Zoo

video

A Liger, the name of interbreeding between the Lions and Tigers are in Pematangsiantar Animal Park, North Sumatra-Indonesia. The animal is one example of genetic aberrations that should not be done by the breeder of animals for violating ethics, but in zoos and wildlife that frequent crossbreeding.

Kamis, 15 September 2011

The Hare And The Tortoise

One day a tortoise went for a walk. As he plodded slowly along, he met a hare. The hare was going for a walk too. The hare had long legs. He did not walk. He ran, and jumped, and played about. He stopped to look at the tortoise, and he began to laugh.
‘You are a very funny shape!’ said the hare to the tortoise. He laughed and laughed. ‘Your legs are very short. Is that why you walk so slowly? Look at my legs. They are very long. I can run very fast.’
‘I like to walk slowly,’ said the tortoise, ‘but perhaps I can get to the top of the hill as soon as I can’.
‘What?’ said the hare. ‘Do you want to run a race with me?’ He laughed so much that he fell on the ground. He lay on the grass, laughing and kicking his legs in the air.
‘Don’t laugh too soon,’ said the tortoise. ‘ Here is a fox. I shall ask him to start the race. We shall see who finishes first.’
‘Ha, ha!’ laughed the hare. ‘ This will be fun.’
The fox started the race.
‘One, two, three – Go!’ he shouted.
When the fox shouted ‘Go!’ the hare gave a big jump and bounded away as fast as he could. The tortoise started walking slowly. Soon he was along way behind the hare.
Half way up to the hill, the hare stopped and looked back. The tortoise was creeping slowly along in the distance.
The hare laughed. He thought he was very clever. He nibbled some grass, and he played about.
‘That tortoise will take a long time to get to the top of the hill,’ he said to himself. ‘I’ll have a rest.’
The hare lay down on the grass and fell round asleep.
The tortoise plodded slowly on and on. He did not hurry, but he never stopped walking.
After a long time, he passed the hare lying asleep. The tortoise smiled, and went on walking.
After a while, the hare woke up. He looked behind him for the tortoise. The tortoise was not there. The hare looked all round about. At last he saw the tortoise, nearly at the top of the hill. The hare jumped up, and bounded away as fast as he could.
The fox stood at the top of the hill. The tortoise got there first. In the distance he saw the hare bounding along.
The hare came hurrying up, out of breath. The tortoise looked at him and smiled.
‘You have fine long legs,’ he said, ‘ but they did not get you here so fast as my short legs. Slow and steady wins the race!’